MK Putuskan Sengketa Pilpres, Prabowo-Sandi Tak Dapat Buktikan Klaim Menang 52%

0
87
Sidang di MK /ist

Akhirnya pada Kamis 27 Juni 2019, sidang yang memutuskan sengketa PILPRES 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 bahwa pasanganPrabowo-Sandi Tak Dapat Buktikan Klaim Menang 52%. Dan dinyatakan pasangan Jokowi-Ma’ruf menjadi pemenang.

MK menganggap dalil gugatan Prabowo-Sandiaga yang mengklaim menang 52 persen tidak beralasan. Klaim itu tidak dapat dibuktikan.

“Pemohon mendalilkan, berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki pemohon, perolehan suara pemohon adalah 68.650.239 atau 52 persen,” kata hakim MK Arief Hidayat saat sidang pembacaan putusan di gedung MK, Kamis (27/6/2019).

Prabowo-Sandiaga mengklaim ada perbedaan hasil suara yang sebenarnya dan dengan versi KPU. Berdasarkan versi KPU, Jokowi-Ma’ruf memperoleh 85.607.362 suara, sementara Prabowo-Sandiaga 68.650.239.

Dalam pendapatnya, MK melihat perbedaan klaim Prabowo itu ada pada suara Jokowi-Ma’ruf berjumlah 63.573.169 suara namun ditetapkan KPU sebesar 85.607.362 suara. Sementara itu, suara Prabowo-Sandiaga versi KPU dan versi 02 sama.

“Dengan demikian, yang didalilkan sebenarnya adalah penambahan terhadap suara pihak terkait, bukan perbedaan suara pemohon,” kata Arief.

Terkait dalil tersebut, MK melihat Prabowo-Sandiaga ternyata tidak melampirkan bukti rekapitulasi yang lengkap untuk 34 provinsi. Untuk provinsi yang bukti rekapitulasinya dilampirkan, form C1-nya ternyata tidak lengkap untuk semua TPS.

“Sebagian besar C1 adalah hasil foto atau pindai scan hasil C1 yang tidak diuraikan dengan jelas mengenai sumbernya dan bukan salinan C1 resmi yang diberikan kepada saksi pemohon di TPS,” paparnya. Arief mengatakan Prabowo-Sandiaga juga tidak menguraikan ada atau tidaknya koreksi C1 atau keberatan dari saksi pemohon saat rekapitulasi suara berjenjang.

Hakim MK menilai dalil gugatan Prabowo-Sandi merupakan dalil yang tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak secara khusus menunjukkan di mana perbedaan hasil suara tersebut. Prabowo-Sandi juga tidak membuktikan dengan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah bahwa hasil penghitungan menurut pemohon itu merupakan hasil penghitungan yang benar.

“Bukti pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan berdasarkan formulir rekapitulasi yang sah untuk seluruh TPS,” ucap Arief.

“Mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum,” pungkasnya.

|SN/RED

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here